Dengan demikian, dari komitmen tersebut tidak bisa dirasakan oleh sebagian besar dari masyarakat Desa Malapari. Pasalnya, Desa Malapari tidak termasuk dalam kesepakatan MOU antara pihak perusahaan PT Sawit Jambi Lestari (PT SJL) dengan pihak Koperasi Tangguh Abadi Terusan.
Ini dijelaskan langsung oleh Tanjung Manajer PT Sawit Jambi Lestari (PT SJL) melalui sambungan via telepon saat diminta klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya. Dikatakannya,“ orang yang memberitakan sebelumnya itu rada goblok bang, kita bekerjasama dengan KUD dan kami tidak ada urusan ke Desa, untuk permasalahan ini nanti pemerintahan Kabupaten yang akan membahasnya kita kan kerjasama dengan Bupati,” cetus Tanjung pada Minggu (11/08/2024).
Juga ditegaskannya,” bukan sembarangan kita buka lahan seluas itu, kalau pihak Pemerintah Desa merasa dikucilkan silahkan datang ke Pemerintahan Kabupaten yang membuat izin peta lokasi itu siapa bukan kami dari pihak perusahaan kita hanya tinggal mengerjakan saja. Dan terkait pemberitaan seperti itu orang tua saya pun anggota PWI di daerah Kabupaten Tebo sana bahkan sudah menjadi Kepala Cabang PWI di Bungo-Tebo, sudah biasa kalau pemberitaan seperti itu kecil lah dan kalau tidak seperti itu tidak dapat duit,” ucapnya dengan gamblang.
“ makanya dari itu kalau menerbitkan sebuah pemberitaan yang bagus-bagus yang disenggol siapa dan itu biarkan saja walaupun sampai ke Mekah,” ungkap Tanjung.
Terlepas dari itu semua, satu informasi diantara para masyarakat dengan yang bisa dipercaya dengan Inisial AS kepada awak media mengatakan,” sebelumnya kembali ke masa terdahulu bahwa sahnya tanah seberang Desa Malapari sampai ke Desa Bulian Jaya SP4 itu dahulunya tanah tersebut banyak juga dimiliki oleh warga Desa Malapari bahkan menurut dari laporan warga yang lain sampai ke hari ini masih ada memiliki tanah yang berlokasi tepatnya di area Program pembukaan lahan kebun PT Sawit Jambi Lestari walaupun sudah banyak yang menjual,” terangnya AS.
Juga ditegaskan dengan tegas olehnya kepada awak media,” dan bahkan yang lebih mirisnya Tanah Kas Desa (TKD) bersertifikat yang dapat diduga telah terjadi penyerobotan oleh pihak Koperasi karena pihak perusahaan hanya bersifat kemitraan yang tanah tersebut telah dibeli kepada seorang warga oleh pihak Pemerintah Desa bukan sebuah tanah hibah,” ungkapnya.
Juga diungkapkan oleh AS kepada awak media,” itulah pertanyaan kami kenapa Desa Malapari sampai tidak dilibatkan dalam program tersebut yang mana kami ketahui dalam wilayah tersebut juga terdapat tanah milik warga dan Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Malapari,” kata AS dengan tegasnya.
Dan untuk sementara Ketua beserta pengelola Koperasi Tangguh Abadi Terusan (TAT) berapa kali dihubungi melalui Via telepon belum bisa tersambung, masih diupayakan dengan cepat untuk mendapatkan klarifikasi secara langsung supaya menjadi terang dan jelas.
Dalam hal ini jelas Bupati Batanghari saat dalam penyampaian kata sambutan yang dikutip dari media online jambiday.com mengatakan,” kita membuka untuk semua perusahaan, jadi yang paling utama bagaimana perusahaan itu punya niat baik dan mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat karena Koperasi ini untuk perwakilan dari masyarakat,” katanya saat itu. (Tim)
